Direktur Kebijakan Publik Infast Bestari Muhammad Ridha meminta evaluasi terhadap kebijakan ekonomi nasional tidak berhenti pada kesimpulan bahwa membesarnya peran negara merupakan tanda kemunduran. Menurut dia, kritik mengenai lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan menyusutnya kapasitas fiskal daerah memang perlu ditanggapi serius, tetapi diagnosis tersebut tidak otomatis membenarkan pengurangan program sosial berskala besar.
“Diagnosis tentang kesulitan hidup rakyat tidak otomatis membenarkan kesimpulan bahwa negara harus mengurangi program sosial berskala besar dan menyerahkan lebih banyak keputusan ekonomi kepada pasar. Persoalannya adalah bagaimana negara menggunakan sumber dayanya, untuk kepentingan siapa, dan siapa yang mengawasinya,” ujar Ridha dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (29/9/2026).
Menanggapi evaluasi Aliansi Ekonom Indonesia
Pernyataan itu disampaikan Ridha saat menanggapi evaluasi satu tahun atas Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang dilakukan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). Dalam evaluasinya, AEI kembali menyoroti perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian.
Isu yang disorot mencakup alokasi anggaran, independensi kelembagaan, dominasi negara dalam perekonomian, perlindungan sosial, serta tata kelola sumber daya alam. Evaluasi tersebut menjadi dasar perdebatan mengenai arah kebijakan ekonomi dan sejauh mana negara perlu terlibat dalam mengelola sumber daya serta menjalankan program-program publik.
Ridha menilai, kritik terhadap penggunaan anggaran harus diarahkan pada pertanggungjawaban dan mekanisme pengawasan. Ia menyebut besarnya anggaran merupakan alasan untuk menuntut akuntabilitas yang ketat. Namun, menurut dia, besaran anggaran tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa anggaran tersebut salah alokasi.
Program tidak bisa disamaratakan
Ridha juga mengkritik pengelompokan sejumlah kebijakan sebagai “program populis” yang harus dikurangi secara signifikan. Program yang dimaksud meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa, dan Danantara.
Menurut Ridha, penyebutan seluruh program tersebut dalam satu kategori berisiko mengabaikan perbedaan mendasar di antara masing-masing kebijakan. Setiap program, kata dia, memiliki tujuan, mekanisme pelaksanaan, penerima manfaat, dan risiko yang berbeda.
Karena itu, perdebatan mengenai program-program tersebut tidak cukup jika hanya didasarkan pada besarnya peran negara atau besaran anggaran yang digunakan. Ridha menekankan bahwa pertanyaan utama terletak pada cara negara memanfaatkan sumber daya, pihak yang menerima manfaat, serta lembaga atau mekanisme yang mengawasi pelaksanaannya.
Ridha, yang meraih gelar PhD dalam Ilmu Politik dari Northwestern University, tidak menolak pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ia menilai evaluasi perlu membedakan karakter setiap program dan menguji tata kelola serta pertanggungjawabannya, alih-alih menyimpulkan seluruh kebijakan tersebut sebagai bentuk kemunduran ekonomi.
