Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Asep Noordin, memberikan tanggapan terhadap laporan dari Rakyat Pangandaran Bergerak mengenai anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus MBA. Menurut Asep, penanganan masalah ini telah diatur dalam tata tertib, tata cara, dan kode etik DPRD. Ia menyarankan Badan Kehormatan (BK) untuk segera membahas aduan tersebut melalui rapat dan konsolidasi. Selain itu, Asep juga mendukung penyelidikan kasus MBA oleh kepolisian dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan edukasi keuangan serta program pemulihan ekonomi. Hal ini penting karena kasus serupa tidak hanya terjadi di Pangandaran, tetapi juga di daerah lain. Asep juga berharap agar Satgas PASTI dapat memberikan kepastian kepada masyarakat yang ingin mengembalikan uang mereka. Terkait dengan keterlibatan anggota dewan dalam kasus tersebut, Asep meminta BK untuk melakukan penyelidikan apakah anggota dewan tersebut bersifat pasif atau aktif dalam mengajak orang lain bergabung. Mengenai sanksi bagi anggota dewan yang terbukti melanggar, Asep menyatakan bahwa hal tersebut belum dapat diprediksi. Di samping itu, Asep juga mengajak fraksi-fraksi untuk mengambil langkah internal terkait hal ini, karena menurutnya hal ini merupakan ranah politis yang perlu ditangani dengan serius.
Pangandaran DPRD Chief Calls for OJK Education Post-MBA Case
Published:
