Demokrasi seharusnya menjadi alat yang memakmurkan warga negara dengan menghormati hak-hak mereka. Sistem demokrasi dianggap paling cocok untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan membangun hubungan antara pemimpin dan konstituennya. Namun, dalam pelaksanaannya, demokrasi seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Terbukti dengan banyak kepala daerah terpilih yang terlibat dalam kasus korupsi, melanggar janji-janji kampanye, dan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.
Data dari KPK menunjukkan bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi setelah dipilih dalam Pilkada. Fenomena ini terjadi karena proses Pilkada yang diwarnai dengan anomali, seperti rekomendasi calon yang diduga transaksional, biaya politik yang tinggi, dan kesepakatan antara kepala daerah dan anggota DPRD yang tidak selalu menguntungkan masyarakat. Selain itu, gaji resmi seorang kepala daerah juga tergolong kecil, sehingga mereka cenderung mencari sumber pendapatan tambahan secara ilegal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi langsung seharusnya membawa kesejahteraan, namun dalam praktiknya masih jauh dari harapan. Budaya politik masyarakat yang masih rendah dan praktik money politics telah mewarnai proses Pilkada, mengakibatkan tingkat korupsi yang semakin tinggi di kalangan kepala daerah terpilih. Untuk mengubah kondisi ini, perlu ada komitmen dari elite partai, calon kepala daerah, dan penyelenggara Pilkada untuk mengurangi biaya politik yang tinggi dan merombak sistem yang rentan terhadap korupsi.Semua pihak, termasuk para pemangku kebijakan, harus berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah ini demi kebaikan bersama.
