Berbicara tentang akses masyarakat terhadap buku dan ilmu pengetahuan, Inisiator Perubahan Undang-Undang (UU) Sistem Perbukuan, Willy Aditya, menyoroti pentingnya memperbaiki ekosistem literasi nasional. Diskusi publik bertajuk “Buku Murah dan Akses Ilmu Pengetahuan sebagai Hak Dasar Warga Negara” di Ruang Literasi Kaliurang, Yogyakarta, telah menjadi panggung bagi penekanan Willy terhadap urgensi RUU Sistem Perbukuan.
Industri Perbukuan Indonesia
Menurut Willy, masalah serius sedang dihadapi oleh industri perbukuan Indonesia. Banyak toko buku dan penerbit yang terpaksa berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menjadi titik awal dari telaah yang dilakukan untuk memeriksa kondisi ekosistem perbukuan tanah air.
“Ketika Gunung Agung tutup, kita tentu sedih. Banyak juga toko buku di daerah yang gulung tikar. Dari situ kami memeriksa, ternyata ada masalah fundamental dalam ekosistem perbukuan kita,” ungkap Willy saat diskusi di Ruang Literasi Kaliurang.
Kondisi dan Solusi
Selain Willy Aditya, diskusi tersebut juga melibatkan sastrawan dan sosiolog Okky Madasari serta Sekretaris Anggota Wantimpres 2019-2024 Jan Prince Permata. Dalam paparannya, Willy menyoroti adanya pemisahan perlakuan antara buku teks pelajaran dan buku bacaan umum dalam kebijakan perbukuan nasional.
Ia menegaskan bahwa negara memberikan subsidi besar untuk buku teks pelajaran, namun meninggalkan mekanisme pasar sebagai penyedia buku umum. Hal ini menyebabkan harga buku bacaan umum semakin tidak terjangkau bagi masyarakat luas.
Selain itu, RUU Sistem Perbukuan diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menjembatani kesenjangan akses masyarakat terhadap buku dan ilmu pengetahuan. Dengan pembaruan kebijakan yang menyeluruh, diharapkan ekosistem literasi nasional dapat diperkuat dan masyarakat Indonesia dapat menikmati hak dasarnya untuk mengakses buku secara lebih merata.
