Perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya menuai reaksi dan diskusi di masyarakat. Setiap kunjungan untuk pertemuan bilateral, turut serta dalam konferensi internasional, atau bertemu pemimpin negara lain selalu mendapat sorotan dari berbagai media. Sementara itu, opini publik yang berkembang tidak sepenuhnya positif; di media sosial, masyarakat kerap mempertanyakan intensitas lawatan tersebut dan bertanya-tanya mengenai efektivitas hasil yang didapat.
Skeptisisme tersebut memang dapat dipahami, khususnya karena diplomasi sering dianggap tidak langsung berdampak nyata seperti hal-hal yang lebih konkret semacam infrastruktur atau program bansos. Namun, dalam ketidakpastian situasi dunia saat ini, diplomasi justru sangat penting agar posisi Indonesia tetap aman dan punya peluang berkembang di kancah internasional.
Pada masa sekitar satu setengah tahun pemerintahan, frekuensi lawatan luar negeri Presiden Prabowo telah meningkat dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Tingginya mobilitas diplomatik ini menandakan komitmen Indonesia agar lebih diperhitungkan di forum global serta memperluas jaringan persahabatan dan kerja sama.
Fenomena ini menjadi bahan refleksi dalam IR Youth Talks yang diadakan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia. Dalam diskusi tersebut, Anggy Pasaribu sebagai moderator menggarisbawahi adanya jurang pemahaman antara aktivitas diplomasi elit pemerintahan dengan masyarakat pada umumnya. Warga negara sebenarnya menyadari Indonesia makin aktif di dunia internasional, tetapi merasa kurang mendapat penjelasan tentang urgensi dan manfaat langkah-langkah tersebut.
Anggy menyoroti situasi internasional saat ini yang sangat dinamis. Ketegangan Amerika dan Tiongkok semakin nyata, konflik Rusia-Ukraina terus berlanjut, sementara Timur Tengah mengalami eskalasi yang akhirnya memengaruhi ekonomi global. Peristiwa-peristiwa ini berpengaruh langsung pada kehidupan orang Indonesia melalui harga energi, jalur distribusi global, dan stabilitas ekonomi dalam negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas mengatakan bahwa proses geopolitik yang terus terfragmentasi terpaksa membuat Indonesia semakin aktif dan adaptif dalam menjaga hubungan luar negeri. Indonesia, menurut dia, harus menjaga prinsip bebas aktif dengan fleksibilitas agar tidak terjebak di antara konflik negara-negara besar.
Pendekatan ini dalam ilmu hubungan internasional diaplikasikan melalui strategi hedging—menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai blok kekuatan dunia tanpa berafiliasi pada satu kubu. Broto Wardoyo, Ketua Departemen HI UI, menambahkan bahwa Indonesia kini menerapkan resilience-based hedging, yaitu tidak hanya menjaga fleksibilitas eksternal, namun disertai penguatan dari dalam negeri agar tidak mudah terdampak krisis global.
Keikutsertaan Indonesia di G20, ASEAN, atau BRICS memiliki kepentingan strategis untuk menegosiasikan posisi Indonesia dalam persaingan global. Namun sayangnya, menurut Broto, komunikasi publik atas strategi tersebut masih minim. Apa yang terlihat di media hanyalah rangkaian kegiatan protokoler tanpa konteks strategis yang jelas bagi masyarakat luas.
Menurut Anggy, problemanya bukan tidak adanya strategi diplomasi, melainkan distribusi pesan kebijakan ini berhenti di tataran elite dan tidak sampai ke tingkat publik. Bahasa yang digunakan terlalu sulit, sehingga publik kurang dapat mengaitkannya dengan kehidupan harian. Di era digital saat ini, narasi dan komunikasi yang jelas amat diperlukan agar masyarakat tak hanya mengetahui, tetapi memahami manfaat langsung kebijakan luar negeri.
Pemerintah dinilai mesti aktif melibatkan juru bicara yang andal dalam mengomunikasikan alasan dan tujuan di balik kunjungan atau kebijakan diplomatik tersebut. Penjelasan yang detail dan dapat dipahami, seperti dampak nyata pada keamanan, investasi, dan ekonomi, sangat dibutuhkan.
Terkait media sosial, Broto berpendapat bahwa narasi pemerintah tidak cukup hanya unggul secara kuantitatif tetapi juga harus kuat secara substansi. Jika pemerintah hanya defensif atau mengandalkan buzzer, yang terjadi justru polarisasi, padahal substansi kebijakan tidak tersampaikan.
Jadi jelas, tantangan utama diplomasi Indonesia saat ini bukan hanya soal menghadapi rivalitas dunia. Yang lebih menantang adalah bagaimana pemerintah mampu meyakinkan publik akan pentingnya diplomasi itu sendiri dan menjembatani antara elit kebijakan dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sukses di mata dunia perlu diimbangi dengan penerimaan dan pemahaman dalam negeri, agar diplomasi membawa manfaat nyata dan didukung seluruh warga negara.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
