Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyoroti wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan fokus pada keberpihakan kepentingan publik. Menurut MUI, kebijakan politik harus mencerminkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan bahwa kebijakan politik haruslah didasarkan pada prinsip keadaban dan upaya untuk mengurangi potensi konflik.
Dari sudut pandang keagamaan, keputusan yang diambil oleh pemerintah wajib bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan publik sangat diperlukan. Sejak Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2012, MUI telah melakukan kajian mendalam mengenai sistem pemilihan langsung dan menemukan dampak negatif dari pelaksanaan pilkada langsung. Kajian ini menekankan pentingnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara objektif.
Dengan demikian, MUI mendorong adanya kebijakan politik yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan dijalankan dengan prinsip keadaban untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
