Para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran menggelar audiensi ke Gedung DPRD Pangandaran pada Selasa (7/10/2025). Mereka menuntut agar DPRD membantu memperjuangkan hak mereka untuk diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tuntutan mereka didasarkan pada sebelas poin yang menyoroti kesenjangan dalam kesejahteraan dan status kepegawaian dengan guru di sekolah negeri. Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa tuntutan utama adalah penyetaraan dan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK. Guru swasta dianggap belum terakomodir meskipun telah lama mengabdi, berbeda dengan guru honorer di sekolah negeri yang sudah bisa diangkat menjadi PPPK setelah dua tahun mengabdikan diri. Penghargaan juga diberikan kepada guru madrasah swasta yang telah setia mengabdi selama 15 tahun, dengan harapan mendapatkan prioritas dalam seleksi PPPK dan ASN. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan mengirim surat kepada DPR RI dan kementerian terkait. Dukungan penuh diberikan kepada aspirasi PGM yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran. Pentingnya peran para guru dalam mencetak generasi cerdas di Pangandaran diakui, dan janji dituangkan untuk membantu memperjuangkan hak-hak mereka.
Komitmen DPRD Pangandaran untuk Guru Honorer: Solusi Efektif
Published:
