10.6 C
New York

Keputusan Bersama: Panduan Untuk Keputusan Kolaboratif

Published:

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan tidak keberatan dengan adanya gugatan tunjangan pensiun DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan bahwa DPR akan mematuhi produk undang-undang yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan oleh Dasco sebagai respons terhadap gugatan tunjangan pensiun DPR ke MK yang diajukan oleh psikolog Lita Linggayani Gading dan advokat bernama Syamsul Jahidin. Dasco menjelaskan bahwa anggota DPR hanya akan mengikuti produk undang-undang yang telah ada sejak beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/10/2025). Dia juga meminta Badan Keahlian DPR untuk mengkaji putusan MK terkait Tapera.

Source link

Related articles

Recent articles