Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI meminta pemerintah untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah yang sedang berjalan. Proses tersebut seharusnya selesai sebelum 17 Agustus 2025. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menekankan pentingnya menghentikan penulisan ulang sejarah ini karena telah menimbulkan polemik dan melukai perasaan banyak orang. Fraksi PDIP sebelumnya telah meminta penundaan penggarapan proyek ini, namun dengan berkembangnya polemik yang lebih banyak, mereka kini meminta secara langsung kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan proyek tersebut.
Polemik yang muncul, termasuk pernyataan kontroversial dari Menteri Fadli Zon mengenai peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998 yang disebutnya hanya rumor, menjadi salah satu pertimbangan Fraksi PDIP. Namun, ada banyak pertimbangan lain yang juga menjadi alasan mengapa mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah ini.
