Dosen dan mahasiswa dari IMN Sukabumi mendukung revisi Undang-Undang Penyiaran untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi terkait media baru di luar TV dan radio konvensional. Wida Hartika dari IMN Sukabumi menegaskan pentingnya regulasi yang jelas untuk media digital dan perlunya panduan dalam penindakan untuk konten yang bertentangan dengan norma sosial. Mahasiswa lainnya, Nur Afifah, juga menyampaikan dukungannya untuk revisi UU Penyiaran, sambil meminta agar revisi tersebut tidak tumpang tindih dengan aturan lain atau membatasi kebebasan berekspresi. Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, merespons positif dukungan dari IMN Sukabumi dan akan menampung aspirasi mereka terkait revisi UU Penyiaran guna disampaikan ke DPR RI. Revisi UU Penyiaran dianggap mendesak mengingat perkembangan media baru yang pesat agar regulasi tetap relevan dan mampu melindungi publik dari dampak negatif konten audio visual digital.
Revisi UU Penyiaran: Dosen dan Mahasiswa Desak Perubahan
Published:
