Poros Pemuda Indonesia menilai wacana pengembalian Polri di bawah Kemendagri atau TNI sebagai langkah mundur yang berpotensi merusak demokrasi di Indonesia. Menurut mereka, pemisahan Polri dari TNI hasil dari reformasi 1998 yang membangun fondasi netralitas yang harus dijaga. Pemindahan Polri ke struktur lama di bawah Kemendagri atau TNI dianggap sebagai langkah yang bertentangan dengan semangat reformasi dan tatanan demokrasi yang sudah dibangun.
Mereka menyoroti risiko politisasi Polri jika berada di bawah Kemendagri, serta kemungkinan pendekatan militeristik yang bisa menggeser pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hal ini juga berpotensi mengganggu akuntabilitas dan transparansi Polri, memengaruhi efektivitas pelayanan dan penegakan hukum. Poros Pemuda Indonesia menekankan pentingnya menjaga netralitas dan independensi Polri, serta fokus pada pengembangan kapasitas dan integritas lembaga kepolisian sebagai upaya memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik.
Muhlis Ali, Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, menegaskan perlunya dukungan masyarakat untuk menjaga semangat reformasi dan memastikan bahwa Polri tetap netral, profesional, dan dapat dipercaya. Demokrasi Indonesia harus terus maju, bukan mundur, dengan dukungan penuh agar Polri dapat terus menjaga independensinya dan menjadi institusi penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat.
