Menkomdigi Meutya Hafid telah menunjuk tiga Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal baru sebagai bagian dari restrukturisasi kementerian dalam upaya untuk memperkuat organisasi. Salah satu Plt Direktur Jenderal yang ditunjuk adalah seorang perwira tinggi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pelantikan ketiga Dirjen baru tersebut melibatkan Molly Prabawaty sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik atau Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM). Molly akan menggantikan posisi Prabunindya Revta Revolusi setelah sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa.
Sementara itu, Wayan Toni Supriyanto akan menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital setelah sebelumnya memegang posisi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) yang kemudian dialihkan menjadi Direktur Jenderal Ekosistem Digital.
Penunjukan keduanya telah ditetapkan oleh Menkomdigi Meutya Hafid pada 25 November 2024 yang menjelaskan bahwa Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
Selain itu, Brigjen Polisi Alexander Sabar dari Polri juga ditunjuk sebagai Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital berdasarkan Surat Perintah Kapolri. Brigjen Pol Alexander Sabar dipercaya untuk memimpin divisi baru yang bertujuan mengawasi kejahatan di ruang digital.
Melalui kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan lembaga penegak hukum, diharapkan akan memberikan respons yang efektif terhadap ancaman digital yang semakin kompleks, terutama dalam hal penanganan kejahatan digital seperti pencurian data, konten ilegal, dan judi online di Indonesia. Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 yang menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menghadapi tantangan era transformasi digital. Meutya berharap penugasan Brigjen Alexander dapat membantu membersihkan kejahatan digital di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan ruang digital negara.
