Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) usai berdiskusi empat mata dengan Wakil Ketua MK Saldi Isra.
Hal tersebut disampaikan Saldi Isra usai sembilan hakim konstitusi melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup.
Awalnya, masing-masing hakim konstitusi menyebut nama yang mereka pilih untuk menjadi Ketua MK. Dalam pembahasan itu, muncul dua nama yaitu Saldi dan Suhartoyo.
“Kami bersembilan sepakat memberikan kesempatan pada dua hakim konstitusi yang disebut dalam RPH tadi, diminta untuk diskusi berdua,” kata Saldi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).
Kemudian, tujuh hakim lainnya keluar dari ruang sidang. Saat itu, Saldi san Suhartoyo berdiskusi berdua.
“Sambil refleksi, kami kedua nanti, ada dorongan memperbaiki MK setelah beberapa kejadian terakhir. Akhirnya kami berdua sampai pada keputusan, yang disepakati dari hasil tadi untuk jadi Ketua MK ke depan adalah Bapak Suhartoyo dan saya tetap jadi Wakil Ketua,” tutur Saldi.
Hasil diskusi tersebut kemudian disampaikan kepada tujuh hakim konstitusi lainnya dan berakhir disetujui.
Hari ini, sembilan hakim konstitusi telah melakukan RPH sejak pukul 09.00 sampai sekitar pukul 12.00 WIB.
Diketahui, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim berkenaan dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).
Dengan begitu, Anwar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK, dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 2 X 24 jam.
“Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir,” ujar Jimly.
Anwar juga tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan atau sengketa pemilu dan pilpres.
