Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa Program Perlindungan Sosial yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan oleh Airlangga dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024.
Dalam sidang tersebut, Airlangga dan tiga menteri lainnya diminta memberikan penjelasan terkait tudingan mengenai Program Bansos yang diduga berdampak besar dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Airlangga menjelaskan bahwa Program Perlindungan Sosial merupakan upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi yang ada.
Menurut Airlangga, pemerintah mengeluarkan bansos tersebut karena menyadari risiko dari El Nino yang sangat dirasakan pada tahun 2023-2024. Dampak dari El Nino ini menyebabkan kenaikan harga pangan, yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin dan rentan. Airlangga menegaskan bahwa penetapan program Program Perlindungan Sosial dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan mekanisme APBN yang telah dibahas bersama DPR RI dan pihak terkait lainnya.
