Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan menelusuri pihak yang membiayai pelarian Harun Masiku melalui penelusuran transkasi rekening bank orang-orang terdekatnya. Mantan caleg PDIP itu sudah empat tahun menajdi buronan KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada Januari 2020.
“Telusuri aliran rekeningnya mereka,” kata Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap kepada Suara.com, Jumat (5/1/2024).
Yudi menyebut, sebagai buronan Harun Masiku dinilai masih mempercayai orang-orang terdekatnya.
“Dari orang-orang yang dekat denganya, sahabatnya, mitra kerjanya atau orang yang dianggap/diketahui dekat dengan HM (Harun),” ujar Yudi.
“Sebab kalau orang buron tentu dia hanya percaya pada orang yang saya sebutkan tadi. Bukan dengan orang yang baru kenal dan asing,” sambungnya.
Sebelumnya, Yudi mendesak KPK menelusuri pihak yang membiayai pelarian Harun Masiku.
“Harun Masiku ini kan dia selama pelarian dia enggak mungkin bekerja, pasti ada yang menyuplai kebutuhannya. Nah, ini yang harus dicari oleh penyidik. Pengalaman saya (sebagai eks penyidik), kita mencari dulu nih, orang-orang dekatnya yang menyuplai,” kata Yudi.
Menurutnya, Harun Masiku sebagai manusia memiliki kebutuhan, sehingga dengan mengusut pihak yang membiayi pelariannya, KPK akan menemukan titik terang akan keberadaannya.
“Ingat loh, dia kan sama kayak kita, selama pelarian Tentu, dia butuh makan, tempat tinggal, kebutuhan ,ya, sandang, pangan, papan lah,” tutur Yudi.
Empat Tahun Buron
Harun Masiku telah buron kurang lebih empat tahun. Dia ditetapkan sebagai tersangka penyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan pada Januari 2020. Suap itu dilakukannya untuk lolos ke DPR RI melalui pergantian antar waktu (PAW).
Pada kasus ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Wahyu Setiawan selaku penerima suap telah divonis penjara selama 7 tahun dan denda Rp 200 juta pada 2021.
Namun saat ini, Wahyu telah dinyatakan bebas secara bersyarat terhitung sejak 6 Oktober 2023.
Sementara Saeful Bahri dan Agustiani sebagai perantara juga telah divonis. Saeful Bahri dipidana satu tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan. Sedangkan Agustiani empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta, subsider empat bulan kurungan.
