Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak runtuh dalam satu peristiwa. Kejatuhannya merupakan hasil dari rangkaian panjang sejarah: lahir dari gerakan sosial-demokrasi pada masa kolonial, mengalami konflik bersenjata dengan pemerintah setelah kemerdekaan, kembali menjadi kekuatan politik besar pada 1950-an, lalu dibubarkan setelah pergolakan politik 1965.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengingatkan bahwa pembahasan mengenai PKI dan peristiwa 1965 perlu membedakan antara fakta yang terdokumentasi, keputusan resmi negara, dan penafsiran sejarawan. Sumber yang tersedia tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari arsip Amerika Serikat dan Jepang.
Dari ISDV hingga konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia pada 1920, yang kemudian dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas organisasi pun mengalami pembatasan dan tekanan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali membangun kekuatan. Namun, pada 18 September 1948, partai tersebut dan kelompok-kelompok kiri terlibat dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia di Madiun.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan menyebut Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang mencakup sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. ANRI juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan bersenjata.
Pemerintah mengakhiri konflik itu dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik penting dalam memburuknya hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Kembali menjadi kekuatan politik
Setelah mengalami kehancuran organisasi akibat konflik 1948, PKI membangun kembali pengaruhnya pada dekade 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lainnya. Basis dukungan diperluas ke kalangan buruh, petani, pemuda, serta kelompok masyarakat lain.
Dalam Pemilu 1955, PKI meraih 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Perolehan itu menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan Konstituante, PKI memperoleh sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi.
Memasuki era Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, PKI mendukung gagasan Nasakom—penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pengaruh partai meningkat pada awal 1960-an, tetapi ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain juga semakin tajam. Perselisihan mencakup persoalan politik, ideologi, organisasi massa, agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
G30S, kekerasan, dan pembubaran
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa itu dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi dan pihak yang bertanggung jawab masih menjadi perdebatan dalam historiografi. Narasi resmi Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber lain membahas keterlibatan berbagai aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan menindak PKI, organisasi yang dianggap terkait, serta orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisannya. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan.
Komnas HAM mencatat adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam rangkaian peristiwa tersebut, termasuk pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Dampaknya juga dirasakan oleh keluarga serta orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan pembubaran PKI dan menyatakan partai beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang melarang PKI di seluruh Indonesia serta kegiatan menyebarkan atau mengembangkan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Pembubaran tersebut menandai berakhirnya PKI sebagai kekuatan politik resmi sekaligus mempercepat berakhirnya pemerintahan Soekarno dan munculnya Orde Baru. Soeharto kemudian diangkat sebagai presiden pada 1968. Hingga kini, PKI, G30S, dan kekerasan 1965-1966 tetap menjadi objek penelitian sejarah karena menyangkut perubahan politik dan persoalan hak asasi manusia.
