Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap 15 September untuk mengingatkan kembali pentingnya partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pada 2026, kalender resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mencantumkan 15 September sebagai tanggal peringatan International Day of Democracy.
Berawal dari Resolusi PBB
Peringatan ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 62/7 yang diadopsi pada 8 November 2007. Resolusi tersebut berisi dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mempromosikan serta mengonsolidasikan demokrasi di berbagai negara.
PBB memilih 15 September karena tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Universal Declaration on Democracy yang sebelumnya diadopsi oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1997. Setahun setelah penetapan oleh PBB, Hari Demokrasi Internasional untuk pertama kalinya diperingati pada 15 September 2008.
Sejak itu, peringatan tersebut menjadi agenda tahunan masyarakat internasional. Momentum ini digunakan untuk meninjau perkembangan demokrasi sekaligus meningkatkan pemahaman publik mengenai prinsip-prinsip yang menopang kehidupan demokratis.
Demokrasi Lebih dari Pemilu
PBB menjadikan Hari Demokrasi Internasional sebagai kesempatan bagi pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tidak terbatas pada penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga mencakup partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, kebebasan berpendapat, kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum, serta pemerintahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Melalui peringatan ini, masyarakat juga diajak melihat berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi di dunia. Ruang demokratis membutuhkan keterlibatan warga agar kebijakan publik tidak hanya menjadi urusan lembaga pemerintahan, tetapi turut mencerminkan hak dan kepentingan masyarakat.
Kebebasan berekspresi menjadi salah satu unsur penting dalam proses tersebut. Hak ini diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan mencakup kebebasan untuk memiliki serta menyampaikan pendapat, termasuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi.
Tantangan di Ruang Informasi
Perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru bagi kehidupan demokratis. Misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan konten manipulatif berpotensi memengaruhi ruang publik serta proses demokrasi.
Karena itu, masyarakat memiliki peran dalam menjaga kualitas perdebatan publik. Penggunaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut.
Pada 2026, Hari Demokrasi Internasional dapat dimanfaatkan untuk merefleksikan kondisi demokrasi, termasuk cara masyarakat menggunakan hak politik dan kebebasan sipil secara bertanggung jawab. Peringatan ini menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi warga, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta institusi yang mampu menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab.
