PPI Minta PBNU Tidak Ikut Campur dalam Urusan Politik
Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), menyerukan agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak ikut campur dalam urusan politik. Prayitno menegaskan bahwa PBNU seharusnya fokus pada urusan agama dan umat.
Nuansa Politik Transaksional di Muktamar NU
Dalam diskusi bertema “Stop Politik Transaksional di Muktamar NU,” Prayitno menjelaskan bahwa PBNU seharusnya lebih menekankan pada kegiatan yang memberdayakan umat, terutama yang berkaitan dengan masyarakat kelas bawah. Menurutnya, hal ini akan membuat PBNU lebih diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.
“NU secara khittah seharusnya bergandengan tangan dengan duafa dan mustadh’afin, bukan dengan oligarki dan para pemilik modal. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkap Adi Prayitno.
Sikap Politik yang Jelas dan Terbuka
Prayitno menegaskan bahwa PBNU seharusnya mengambil sikap politik yang lebih jelas dan terbuka, dengan fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kekuasaan. Menurutnya, jika PBNU ingin terlibat dalam politik, sebaiknya menjadi partai politik yang memiliki posisi yang jelas dalam struktur kekuasaan.
“PBNU bisa mencalonkan kandidat sebagai presiden, gubernur, wali kota, kepala daerah, anggota dewan, komisaris, dan sebagainya. Hal ini akan membuat posisi politik PBNU lebih transparan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan,” tegas Prayitno.
Dengan demikian, Prayitno berharap PBNU dapat kembali pada fokus utamanya dalam mengurus agama dan umat, tanpa terlibat dalam urusan politik yang bersifat transaksional.
