Komisi Percepatan Reformasi Polri Dorong Penguatan Kompolnas
Sebagai upaya untuk mengawasi lembaga Polri, Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memberikan sejumlah rekomendasi terkait penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Salah satu rekomendasi yang ditekankan adalah kemungkinan Anggota Kompolnas untuk duduk sebagai bagian dari hakim di Komisi Kode Etik Polri.
Pentingnya Penguatan Kompolnas
Sekretaris KPRP, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, menekankan pentingnya penguatan Kompolnas karena lembaga ini memiliki posisi strategis dalam sistem pengawasan eksternal terhadap Polri. Menurutnya, peran Kompolnas bukan hanya sebagai perumus kebijakan dan pengusulan pengangkatan Kapolri, tapi juga sebagai badan pengawas independen yang memiliki kewenangan dalam melakukan investigasi terkait pelanggaran kode etik Polri.
Ahmad Dofiri mencatat bahwa sejumlah perubahan diusulkan, termasuk penghapusan unsur ex-officio agar Kompolnas lebih independen. Selain itu, seluruh anggota Kompolnas nantinya akan dipilih dari unsur masyarakat untuk memperkuat keabsahan lembaga tersebut.
Langkah Menuju Penguatan Kompolnas
Selain pembahasan terkait keanggotaan Kompolnas, rekomendasi penguatan juga meliputi komposisi anggota yang duduk di lembaga tersebut serta peningkatan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Dengan adanya penguatan ini, diharapkan Kompolnas dapat menjalankan fungsi pengawasan dan investigasi secara lebih efektif terhadap Polri.
Dengan demikian, upaya penguatan Kompolnas menjadi sebuah langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan eksternal terhadap Polri demi terwujudnya pelayanan kepolisian yang lebih baik dan terpercaya bagi masyarakat.
