Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyerukan kepada DPR RI untuk membentuk tim pencari fakta guna mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus. Usman menyarankan agar Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) seperti yang pernah dilakukan dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Dalam webinar bertajuk “Dari UU TNI ke Air Keras: Menguak Dalang dan Jaringan Kekuasaan di Balik Serangan Terhadap Andrie Yunus”, Usman menyoroti perlunya keterlibatan DPR dalam mengusut kasus ini.
Menurut Usman, DPR RI seharusnya membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari berbagai komisi, seperti Komisi I yang mengurus intelijen dan Komisi III yang menangani penegakan hukum dan HAM, seperti yang dilakukan saat kasus pembunuhan Munir. Penyelidikan oleh DPR melalui tim pencari fakta yang independen akan memberikan keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya mengenai insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Keterlibatan DPR dalam kasus ini diharapkan dapat membawa keadilan dan kebenaran bagi korban dan masyarakat luas.
