Bonatua Silalahi telah mengambil tindakan hukum dengan menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke Komisi Informasi Pusat (KIP) karena tidak memberikan dokumen informasi publik yang diminta. Dokumen yang diminta terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bonatua menekankan bahwa permintaan dokumen ini untuk kepentingan publik, bukan pribadi. Dalam persidangan, Bonatua menjelaskan bahwa dia diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang melarang penggunaan informasi tersebut agar berbagai sanksi tidak diberlakukan. Bonatua juga menyoroti pentingnya transparansi informasi terkait dengan pejabat publik, seperti Wakil Presiden Gibran, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas. Dokumen yang diminta termasuk salinan surat keterangan kesetaraan pendidikan Grade 12 atas nama Gibran Rakabuming Raka serta salinan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan.
Permintaan Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran: Informasi Penting
Published:
