Hubungan antara Indonesia dan Republik Rakyat China, yang telah berusia 75 tahun pada tahun 2025, masih dihadapkan pada beberapa tantangan meskipun hubungan keduanya terlihat dekat belakangan ini. Selain masalah keamanan yang muncul akibat tindakan agresif RRC di Laut China Selatan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tantangan ekonomi juga tetap menjadi fokus utama. Sejumlah permasalahan terutama dalam sektor infrastruktur dan pertambangan masih menjadi isu di tengah peluang yang tersedia, seperti banjir tenaga kerja asal China dan beban utang yang diberikan negara tersebut. Selain itu, hubungan perdagangan antara China dan Indonesia juga diwarnai dengan banjirnya barang murah yang berasal dari negara tersebut.
Kondisi ini berpotensi merugikan industri lokal dan UMKM di Indonesia serta berdampak negatif bagi tenaga kerja lokal, yang dapat kehilangan pekerjaan akibat ketidakmampuan bersaing dengan produk dari China. Johanes Herlijanto, Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), menyoroti urgensi untuk mencari solusi terhadap masalah banjir barang dari China yang dapat mengancam kemandirian bangsa. Dalam sebuah seminar yang digelar oleh Paramadina Asia Pacific Institute (PAPI) bekerja sama dengan FSI dan Ikatan Pemuda Tionghoa (IPTI), sejumlah pembicara terhormat turut serta, antara lain Mohammad Dian Revindo, seorang ekonom yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha LPEM FEB Universitas Indonesia dan dosen di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan UI; Yen Yen Kuswati, Wakil Ketua Komite Tetap Konektivitas Sosial Budaya Bidang Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin); serta Laode Ikrar Hastomi, yang mewakili Kementerian Perindustrian.
