Tokenisasi aset nyata menjadi terobosan baru dalam dunia investasi nasional, menurut Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Konsep ini memungkinkan aset fisik seperti properti, tanah, komoditas, dan proyek infrastruktur diubah menjadi token digital yang dapat dimiliki oleh masyarakat secara fraksional. Dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, Misbakhun menekankan bahwa tokenisasi RWA bukan hanya inovasi finansial, namun juga langkah strategis menuju demokratisasi investasi dan pembiayaan pembangunan di Indonesia.
Dengan populasi digital yang tinggi dan pasar investasi yang luas, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pionir tokenisasi aset nyata di Asia Tenggara. Proyeksi pasar tokenisasi global oleh McKinsey & Company bahkan mencapai USD 4 triliun pada tahun 2030, menurut Misbakhun. Namun, tantangan seperti likuiditas pasar, regulasi hukum, dan infrastruktur teknologi harus dihadapi secara bijaksana.
Misbakhun mendorong pemerintah dan regulator untuk menyiapkan kerangka yang jelas dalam hal tokenisasi, termasuk kemungkinan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau surat berharga syariah (Sukuk) dalam bentuk token. Tokenisasi bukan hanya sekedar inovasi finansial, tetapi juga merupakan sarana untuk memperluas kepemilikan ekonomi dan melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.
