Jakarta — Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank sebesar Rp234 triliun kembali memantik sorotan. Di tengah kebutuhan belanja publik yang terus menuntut percepatan, angka itu dinilai tak semestinya berhenti sebagai saldo di rekening daerah.
Dana Pemda Dinilai Harus Bergerak ke Masyarakat
Anggota Komisi II DPR, Eka Widodo, menegaskan bahwa dana tersebut perlu segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Ia menyoroti lambatnya realisasi anggaran di sejumlah daerah yang membuat uang publik belum memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, pemda seharusnya mempercepat penyerapan anggaran agar dana tidak terlalu lama mengendap tanpa fungsi yang jelas. Dana sebesar itu, kata dia, semestinya segera dialirkan ke program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Tekanan agar Belanja Daerah Lebih Tepat Waktu
Edo juga menekankan pentingnya menjaga perputaran ekonomi di daerah. Dalam pandangannya, belanja pemerintah daerah yang tepat waktu dapat membantu menggerakkan sektor-sektor produktif, mulai dari pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga infrastruktur dasar.
Legislator Fraksi PKB itu melihat, jika anggaran dibiarkan tertahan terlalu lama di bank, manfaatnya akan tertunda dan bisa ikut menghambat laju ekonomi lokal. Karena itu, ia menilai pemda perlu lebih efisien dan efektif dalam menggunakan dana yang sudah tersedia.
Fokus pada Dampak Langsung
Edo menegaskan, ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran daerah bukan pada besarnya dana yang tersimpan, melainkan pada seberapa cepat dana itu berubah menjadi layanan, fasilitas, dan kegiatan yang dirasakan masyarakat. Dalam situasi seperti sekarang, menurut dia, setiap rupiah belanja daerah seharusnya bekerja untuk memperkuat kesejahteraan warga di tingkat lokal.
Source link
