Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah tegas dalam memberantas mafia Sumber Daya Alam (SDA) selama tahun pertama kepemimpinannya, yang dianggap sebagai pencapaian strategis dan monumental. Aksi penertiban lahan sawit ilegal, tambang di kawasan hutan, dan penindakan terhadap permainan impor migas menandai perubahan yang signifikan dalam geopolitik ekonomi Indonesia. Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, menyoroti pentingnya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sebagai langkah krusial dalam menata kembali tata kelola SDA yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok oligarki.
Dengan pembentukan Satgas PKH berdasarkan Perpres tersebut, pemerintah berhasil menunjukkan koordinasi yang solid lintas sektor. Melalui kolaborasi antara TNI, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, BPKP, ATR/BPN, dan K/L terkait, lebih dari 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan berhasil dikembalikan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi sumber daya alam. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga negara, yang menunjukkan ketegasan tanpa kompromi terhadap pelanggaran.
Inisiatif pemberantasan mafia SDA ini merupakan tonggak penting dalam arah baru pemerintahan Prabowo Subianto yang terus berupaya keras untuk memerangi korupsi. Bersama dengan dukungan aparat penegak hukum dan lembaga negara, Prabowo telah membuktikan komitmennya dalam melindungi dan mengelola SDA secara berkelanjutan. Diharapkan langkah-langkah ini akan terus diperkuat dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menjaga kelestarian lingkungan serta pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.
