Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat, Moh Akri, menyarankan agar Pemerintah Provinsi NTB tidak mengakhiri kontrak 518 honorer tanpa solusi yang jelas terlebih dahulu. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk memastikan nasib para honorer terjamin dengan baik. Menyikapi hal ini, langkah konkret perlu ditempuh oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para honorer tersebut. Dengan demikian, diharapkan kedepannya tidak akan terjadi kebingungan atau ketidakpastian terkait status pekerjaan mereka. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah setempat diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat dan adil bagi para honorer di NTB.
Solusi Konkret Nasib 518 Honorer di NTB: Permintaan DPRD
Published:
