Solusi Konkret Nasib 518 Honorer di NTB: Permintaan DPRD
Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat, Moh Akri, meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak terburu-buru mengakhiri kontrak 518 honorer sebelum ada jalan keluar yang jelas. Menurut dia, keputusan semacam itu justru berisiko menambah ketidakpastian bagi para pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada status kepegawaian mereka. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menempuh langkah yang lebih terukur agar persoalan ini tidak berujung pada kebingungan baru di lapangan.
Jangan hentikan kontrak tanpa kepastian
Moh Akri menilai, penghentian kontrak tanpa skema penyelesaian akan memunculkan masalah lanjutan, baik bagi para honorer maupun bagi pelayanan di lingkungan pemerintahan daerah. Karena itu, ia mendorong Pemprov NTB menyiapkan solusi konkret terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung pada 518 honorer tersebut.
Ia menekankan, kebijakan yang diambil seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kepastian kerja bagi para honorer. Dalam pandangannya, langkah preventif jauh lebih baik dibanding membiarkan status mereka menggantung tanpa kejelasan.
Perlu langkah yang terukur dari pemerintah daerah
Menurut DPRD NTB, penyelesaian persoalan honorer ini membutuhkan sikap tegas sekaligus hati-hati dari pemerintah provinsi. Langkah konkret dinilai penting agar tidak muncul kebingungan terkait status kerja mereka di kemudian hari. Dengan adanya keputusan yang jelas, para honorer diharapkan memperoleh kepastian yang layak, sementara pemerintah daerah tetap bisa menjalankan kebijakan secara tertib.
Permintaan DPRD ini sekaligus menjadi dorongan agar Pemprov NTB tidak hanya fokus pada penghentian kontrak, tetapi juga pada solusi yang benar-benar menjawab nasib 518 honorer tersebut.
Source link
