Diskusi yang digelar oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menyoroti urgensi bagi DPR dan pemerintah untuk segera membahas regulasi terkait paket politik. Menurut Managing Director PPPI, Ahmad Khoirul Umam, Indonesia memiliki kinerja demokrasi yang tak buruk namun tetap memerlukan perbaikan signifikan. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator seperti Democracy Index, CPI, dan Kinerja SDGs. Umam menegaskan perlunya peninjauan terhadap aturan terkait sistem politik dan pemilu untuk mencegah kejutan aturan yang tidak konstruktif. Lebih lanjut, Umam menjelaskan bahwa ada banyak aturan yang perlu segera dibahas, mulai dari ambang batas parlementer dan presidensial, skema sistem proporsional, hingga reformasi penyederhanaan partai politik. Selain itu, perlunya perbaikan sistem konversi suara ke kursi, pengetatan aturan terkait transaksi politik, peningkatan netralitas, perbaikan digitalisasi pemilu, dan evaluasi prinsip keserentakan pemilu juga menjadi fokus diskusi. Dengan demikian, pembahasan aturan terkait paket politik dianggap sangat penting untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.
Pentingnya Pembahasan RUU Politik oleh DPR dan Pemerintah
Published:
