Anggota Komisi I DPR, Farah Puteri Nahlia, memberikan dukungannya terhadap wacana satu orang satu akun media sosial yang sedang ramai diperbincangkan. Menurut Farah, kebijakan ini penting dalam melindungi warga dari ancaman kejahatan ekonomi digital yang semakin meningkat. Dengan mewajibkan verifikasi akun menggunakan identitas asli seperti e-KTP dan nomor telepon yang sah, akan menghilangkan anonimitas yang sering dimanfaatkan para pelaku kejahatan daring.
Langkah strategis ini diharapkan dapat membatasi kebebasan para penipu dalam melakukan tindakan kriminal di platform media sosial, sehingga masyarakat lebih terlindungi dari kerugian finansial maupun psikologis. Farah juga menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi langkah pencegahan yang efektif untuk melindungi warga dari ancaman kejahatan di dunia maya.
Dengan mengaitkan setiap akun pada identitas tunggal, para penipu akan kesulitan dalam melakukan praktik impersonasi atau menyamar sebagai figur publik, institusi, atau bahkan kerabat korban. Proses verifikasi yang melibatkan data spesifik dari pemilik identitas asli akan mempersulit para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya.
Farah menekankan bahwa kebijakan ini juga akan memberikan kemudahan bagi penegak hukum dalam melakukan penelusuran dan penegakan aturan ketika terjadi penipuan. Dengan demikian, kebijakan satu orang satu akun media sosial diharapkan dapat memperkuat pertanggungjawaban masyarakat di dunia maya dan dunia nyata.
