Belakangan ini, kelesuan ekonomi rakyat tidak terbaca dengan jelas. Pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS sebesar 5,2%, sementara DPR memutuskan untuk meningkatkan pendapatan melalui berbagai tunjangan. Ditambah lagi, pajak yang harus dibayar oleh rakyat, terutama PBB di berbagai daerah, melonjak tajam dan mengundang kemarahan di masyarakat, seperti yang terjadi di Pati dan daerah lainnya.
Protes terhadap DPR semakin membesar dalam beberapa hari terakhir. Kematian Affan Kurniawan hanya menambah kepahitan masyarakat yang seringkali merasa diabaikan oleh para elit ekonomi, politik, dan aparat. Kepolisian, sebagai salah satu lembaga yang sering kali berhadapan langsung dengan masyarakat terutama dalam hal elit ekonomi dan politik.
Untuk meredakan kemarahan masyarakat, sangat dianjurkan bagi presiden untuk mengumumkan kebijakan yang menunjukkan kepedulian dan empati kepada rakyat. Salah satunya adalah dengan melakukan pemotongan gaji para pejabat. Mengabdi sebagai pejabat publik seharusnya menjadi momentum pengabdian, bukan sekadar mencari keuntungan pribadi.
Terdapat praktik baik dalam pemotongan gaji di beberapa negara, seperti halnya yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang dikenal sebagai salah satu lembaga yang sangat kaya. Para pejabat di Muhammadiyah tidak menerima gaji saat mereka menjabat sebagai pimpinan organisasi. Mereka hanya menerima gaji saat menjadi dosen, dokter, pemimpin rumah sakit, atau perguruan tinggi. Hal ini menegaskan bahwa menjadi pejabat seharusnya dilakukan dengan niat tulus untuk melayani umat, masyarakat, bangsa, dan negara.
Beberapa negara, seperti Selandia Baru, Singapura, dan India, juga menerapkan pemotongan gaji sebagai bentuk empati terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Misalnya, PM dan menteri di Selandia Baru melakukan pemotongan gaji sebesar 20% sebagai bentuk solidaritas di tengah pandemi. Tindakan seperti ini seharusnya menjadi contoh bagi para pejabat publik di Indonesia untuk menunjukkan kepedulian dan empati kepada rakyat.
