Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Kementerian PPN/Bappenas sepakat menjadikan wilayah PPU sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Kesepakatan ini diwujudkan melalui audiensi antara Pemkab PPU dengan Kementerian PPN/Bappenas di Kantor Bappenas. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi beserta jajaran pejabat Eselon I dan II menerima Bupati PPU Mudyat Noor untuk membahas pembangunan wilayah PPU sebagai bagian dari IKN.
Dalam audiensi tersebut, disuarakan keresahan terkait pembangunan yang adil di PPU sebagai gerbang IKN. Bupati PPU Mudyat Noor menyatakan bahwa wilayahnya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan IKN namun belum mendapatkan perhatian yang sepadan. Mudyat Noor menegaskan bahwa PPU bukan hanya halaman depan, melainkan pintu masuk IKN. Namun, hingga saat ini belum terlihat dampak signifikan yang dirasakan oleh PPU. Infrastruktur yang tertinggal, pelayanan dasar yang masih menjadi tanggung jawab PPU, dan aset senilai hampir Rp1 triliun yang telah diserahkan ke IKN menjadi beberapa tantangan yang dihadapi PPU.
Selain itu, Bupati Mudyat Noor juga menyoroti berbagai tantangan lain yang dihadapi oleh PPU, seperti kemiskinan, kawasan kumuh di pesisir, dan prevalensi stunting yang tinggi di Kalimantan Timur, mencapai angka 32% pada tahun 2024. Pelaksanaan kesepakatan antara PPU dan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan dukungan untuk pembangunan wilayah PPU sebagai bagian integral dari IKN.
