Diperlukan kritik dari kalangan legislatif terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Legislator Gerindra menekankan bahwa MK seharusnya menjaga konstitusi yang ada daripada membuat aturan baru. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait keputusan tersebut. Menyusul perdebatan tersebut, masih terdapat polemik tentang efektivitas keputusan tersebut terhadap proses pemilihan umum secara keseluruhan. Kritik-kritik tersebut menjadi bahan pembahasan yang penting dalam mengevaluasi regulasi terbaru terkait pemilihan umum di Indonesia. Semua pihak perlu terus berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak terkait.
