Pada tanggal 2 Juni 2025, Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti, mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan untuk mengurangi kematian jemaah haji, terutama saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), adalah dengan menggabungkan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dengan Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) untuk memberikan pendampingan kepada jemaah. Hal ini dilakukan melalui penyatuan PPIH ke dalam 8 markaz/maktab dan penempatan dokter spesialis di setiap markaz. Selain itu, Kepala BPOM, dr. Taruna Ikrar, menyampaikan kekhawatiran serius terkait angka kematian jemaah haji yang tinggi pada musim haji tahun tersebut.
Ia menyatakan bahwa penting untuk memaksimalkan potensi Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik dan menekan angka kematian jemaah. Meskipun jumlah dokter terbatas, kehadiran petugas kesehatan Indonesia diharapkan dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Namun, di masa yang sama, permasalahan terkait izin operasional klinik dan praktik memiliki potensi menghambat pelayanan kesehatan kepada jemaah, yang diperlukan perhatian serius.
Dr. Taruna berencana untuk berbicara dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi untuk menangani masalah ini, mengingat banyaknya jemaah haji Indonesia yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Hal ini penting mengingat adanya laporan bahwa pelayanan kesehatan di tempat terkadang kurang optimal karena kendala izin operasional, yang dapat berakibat fatal bagi jemaah yang memerlukan perawatan medis. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat.
