JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah terpadu untuk menekan angka kematian jemaah haji Indonesia, terutama pada fase krusial di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Kementerian Kesehatan menilai penguatan layanan kesehatan di lapangan harus dilakukan lebih rapat, mengingat beban pelayanan pada puncak ibadah haji kerap meningkat tajam dan menuntut respons cepat.
Strategi pendampingan diperketat di Armuzna
Pada 2 Juni 2025, Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti, menjelaskan bahwa upaya yang ditempuh adalah menggabungkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan dengan Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK). Skema ini dirancang agar pendampingan kepada jemaah lebih terarah dan tidak terputus saat mobilitas jemaah meningkat di Armuzna.
Dalam pola baru itu, PPIH disatukan ke dalam delapan markaz atau maktab, lalu dokter spesialis ditempatkan di setiap markaz. Penempatan ini diharapkan membuat penanganan kasus kesehatan bisa dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko keterlambatan pertolongan pada jemaah yang membutuhkan perawatan.
Kekhawatiran atas tingginya angka kematian
Di sisi lain, Kepala BPOM dr. Taruna Ikrar menyampaikan keprihatinan serius atas tingginya angka kematian jemaah haji pada musim haji tahun ini. Ia menilai Indonesia perlu memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk memastikan kehadiran petugas kesehatan benar-benar dirasakan jemaah di titik-titik rawan.
Taruna menegaskan, keterbatasan jumlah dokter bukan alasan untuk menurunkan kualitas layanan. Menurut dia, dukungan tenaga kesehatan Indonesia tetap penting agar jemaah memperoleh pertolongan yang diperlukan, terutama ketika kondisi fisik menurun di tengah rangkaian ibadah yang padat dan melelahkan.
Masalah izin operasional ikut jadi sorotan
Namun, upaya memperkuat layanan kesehatan jemaah tidak lepas dari hambatan administratif. Taruna menyoroti persoalan izin operasional klinik dan praktik yang dinilai berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan di lapangan. Ia menyebut kendala semacam itu harus mendapat perhatian serius karena dapat menghambat jemaah memperoleh layanan pada saat paling dibutuhkan.
Taruna berencana berbicara dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi untuk membahas masalah tersebut. Langkah itu ditempuh karena banyak jemaah haji Indonesia masih membutuhkan layanan medis selama berada di Tanah Suci, sementara laporan yang diterima menunjukkan pelayanan di sejumlah tempat belum selalu optimal akibat persoalan perizinan.
Informasi ini disampaikan melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.
Source link
