Pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Pangandaran, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan apresiasi dan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024. Meskipun terdapat capaian positif sepanjang tahun 2024, Asep menyoroti pentingnya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mencakup berbagai aspek terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan strategis.
Dalam sambutannya, Asep menyatakan bahwa meskipun program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana, masih diperlukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat. LKPJ bukan hanya sebagai laporan tahunan kepada DPRD, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Evaluasi ini menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi strategis yang disampaikan guna memacu pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah, DPRD memberikan rekomendasi penting seperti pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, optimalisasi pajak kendaraan bermotor, perbaikan manajemen PAD, tindak lanjut penyertaan modal perumda, penyesuaian zonasi harga tanah dan NJOP, serta penyelesaian status pegawai non-ASN.
Asep Noordin menekankan bahwa semua rekomendasi ini harus dijadikan panduan dalam memperbaiki sektor pemerintahan. Evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 mencerminkan komitmen DPRD untuk mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi daerah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
