Erwin Novriyanto, seorang mahasiswa program doktoral Manajemen Pendidikan di Universitas Pakuan Bogor, telah menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat terpilih mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai kewajiban siswa untuk berjalan kaki ke sekolah. Meskipun pernyataan tersebut menuai beragam respons dari masyarakat, kebijakan ini sebenarnya memiliki potensi manfaat yang besar dalam hal kesehatan, lingkungan, dan kedisiplinan siswa.
Namun, sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, perlu dipertimbangkan dengan matang apakah sudah ada regulasi resmi yang mengatur hal tersebut di Jawa Barat. Tanpa Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengikat, kebijakan ini bisa saja hanya menjadi tren sesaat tanpa implementasi yang nyata. Sebuah kebijakan yang kuat memerlukan landasan hukum yang jelas serta dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Contoh dari implementasi kebijakan serupa bisa dilihat di negara-negara seperti Jepang dan Australia. Di sana, anak-anak diajarkan untuk berjalan kaki ke sekolah sebagai bagian dari pendidikan disiplin, kemandirian, dan keamanan. Di Australia, bahkan ada program walking school bus yang memantau anak-anak berjalan kaki bersama dalam kelompok yang didampingi oleh orang dewasa. Namun, keberhasilan program ini di negara-negara tersebut tidak terlepas dari dukungan infrastruktur yang memadai, seperti trotoar yang aman, rambu-rambu lalu lintas khusus pejalan kaki, dan pengawasan dari masyarakat dan pihak berwenang.
