Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan bahwa selama memimpin Indonesia, ia tidak pernah melakukan intervensi atau campur tangan dalam proses penegakan hukum. Pernyataan tersebut diungkapkan SBY dalam acara bedah buku “Standing Firm for Indonesia’s Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono” yang diselenggarakan oleh KBRI Tokyo. Menurut SBY, supremasi hukum adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi, dan hukum harus mencerminkan keadilan yang baik tanpa ada jarak di antara keduanya.
Selain itu, SBY juga menegaskan bahwa ia selalu menghormati kedaulatan siapapun, termasuk partai politik di masa kepemimpinannya. Ia menolak menggunakan hukum sebagai alat untuk kepentingan politik dan menekankan pentingnya menjaga jarak antara pemimpin dan ranah hukum. Bagi SBY, setiap negara pasti memiliki masalahnya sendiri, namun yang terpenting adalah menghormati keputusan hukum yang ada dan memberikan contoh dalam menjalani proses penegakan hukum dengan benar.
Dengan demikian, SBY menegaskan bahwa sebagai pemimpin, ia selalu menghormati proses hukum yang berlaku dan tidak pernah menggunakan hukum sebagai alat untuk kepentingan politik. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi semua pihak tentang pentingnya menjunjung tinggi proses penegakan hukum demi keadilan yang sejati.
