Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, didorong oleh partainya untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2029. Keputusan tersebut diambil dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang menetapkan lima poin keputusan strategis. Salah satu poin yang menarik perhatian adalah keputusan untuk mengusulkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres 2029.
Langkah ini dianggap sebagai sejarah baru dalam politik Indonesia karena diambil saat pemerintahan baru berusia 100 hari. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai bahwa keputusan ini memberikan sinyal kuat bagi politikus muda untuk tidak ragu-ragu dalam kontestasi politik 2029.
Dengan keputusan ini, Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya untuk menjalani dua periode kepemimpinan. Spekulasi mengenai masa jabatannya hanya dua tahun dan kemudian menyerahkan posisi kepada Gibran Rakabuming Raka tanpa pemilihan presiden, terbantahkan.
Hardjuno juga menyoroti isu utang budi dalam politik, mengatakan bahwa Prabowo harus fokus pada kepentingan bangsa daripada ikatan personal. Prabowo juga berjanji untuk memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya, terutama terkait isu korupsi seperti kasus BLBI dan obligasi rekap yang merugikan negara.
Menegaskan pentingnya penegakan hukum, Hardjuno menyatakan bahwa pemerintah harus berani menuntut dana BLBI yang dijamin oleh para debitur. Jika tidak dilakukan, konspirasi bisa terjadi dalam penyelesaian kasus tersebut. Dengan langkah-langkah ini, Prabowo Subianto diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam politik Indonesia.
