Pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencapai 80% dari DIPA 2025, menjadi perhatian Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya. Anggaran IKN yang semula Rp60,6 triliun dipotong menjadi Rp14,87 triliun, sebagai bagian dari prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemblokiran anggaran such as her aman,” ujar Indra. Bila mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemblokiran anggaran di luar operasional dan belanja pegawai merupakan mekanisme umum di awal tahun anggaran.
Indra menjelaskan bahwa Inpres Prabowo merupakan evaluasi bagi kementerian/lembaga yang terkena blokiran anggaran, dan potensial dampaknya terhadap masyarakat. Selain Kementerian PU, anggaran IKN juga dialokasikan di OIKN sebesar Rp28,3 triliun, dengan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung. Pentingnya tidak menghambat program pemerintah lainnya demi pembangunan IKN diakui oleh Indra, yang menekankan bahwa efek positif dari proyek tersebut memerlukan waktu dan proses yang tidak boleh terburu-buru.
Indra juga mendukung syarat Presiden Prabowo berkantor di IKN setelah semua gedung/kantor lembaga negara terbangun pada tahun 2028. Ia menyoroti pentingnya tidak memaksakan keputusan yang tidak realistis dan tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan yang bijaksana, Indra menegaskan bahwa keberlangsungan program pembangunan nasional harus tetap dijaga tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
