Arab Saudi dikabarkan akan memperketat syarat keberangkatan jemaah haji lanjut usia pada musim haji mendatang. Salah satu poin yang mencuri perhatian adalah larangan bagi calon jemaah berusia di atas 90 tahun untuk berangkat ke Tanah Suci.
Saudi Siapkan Pembatasan Jemaah Lansia
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, menyampaikan bahwa informasi tersebut telah diterima pemerintah Indonesia, meski surat resmi kebijakan itu belum sampai ke tangan Kementerian Agama. Menurut dia, proses pengiriman surat dari Pemerintah Arab Saudi masih berlangsung.
Hilman mengatakan, kebijakan itu tidak hanya menyasar jemaah di atas 90 tahun, tetapi juga berpotensi memuat pembatasan persentase bagi kelompok usia lanjut lain, termasuk jemaah berusia 80 tahun atau bahkan 70 tahun ke atas. Namun, rincian resmi mengenai batasan tersebut masih menunggu pemberitahuan tertulis dari pihak Saudi.
Mitigasi untuk Kuota Lansia
Di sisi lain, Kementerian Agama mulai menyiapkan langkah antisipasi. Hilman menyebut pihaknya tengah menyisir daftar jemaah lanjut usia yang masuk dalam porsi sekitar 10 persen dari total kuota yang tersedia. Langkah ini dilakukan agar pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan sejak awal jika aturan baru benar-benar diterapkan.
Hilman juga menyinggung bahwa pada musim haji sebelumnya masih ada jemaah berusia 100 tahun yang dapat berangkat, meski jumlahnya sangat terbatas. Kondisi itu menunjukkan bahwa kebijakan baru Arab Saudi berpotensi menjadi perubahan penting dalam seleksi keberangkatan jemaah, terutama bagi calon haji lansia yang selama ini tetap mendapat kesempatan menuju Makkah.
Menunggu Kepastian Aturan Resmi
Hingga kini, pemerintah Indonesia masih menunggu surat resmi dari Arab Saudi untuk memastikan detail pembatasan tersebut. Kepastian itu penting, sebab setiap perubahan aturan akan langsung berdampak pada proses verifikasi, pembagian kuota, dan kesiapan pemberangkatan jemaah haji Indonesia yang masuk kelompok usia lanjut.
Dengan jumlah jemaah lansia yang cukup besar dalam daftar tunggu, kebijakan ini diperkirakan akan menjadi salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan haji tahun depan. Pemerintah diminta bergerak cepat agar penyesuaian administrasi tidak mengganggu tahapan persiapan yang sudah berjalan.
