Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (PUSAKA) menyoroti usulan PDIP agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kemendagri. Menurut PUSAKA, dalam negara demokratis, institusi sipil harus tetap netral dan independen tanpa subordinasi oleh institusi militer. Direktur Eksekutif PUSAKA, Adhe Nuansa Wibisono, mengatakan bahwa usulan tersebut dapat merusak kepercayaan internasional terhadap perkembangan demokrasi Indonesia.
Pernyataan dari Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengenai keterlibatan aparat kepolisian dalam Pilkada 2024 telah menimbulkan polemik, dengan menyebut kepolisian sebagai perusak demokrasi. Sebagai respons, tokoh-tokoh PDIP mengusulkan agar Polri kembali ditempatkan di bawah TNI.
Adhe Nuansa Wibisono meragukan argumentasi dari tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai upaya untuk melemahkan independensi Polri sebagai institusi sipil. Polemik ini semakin memperkuat penekanan pada pentingnya institusi sipil yang independen dalam mendukung demokrasi.
