Pemerintah Provinsi DKI berhasil mengurangi 220 RW kumuh hingga tahun 2023 sebagai langkah penataan kawasan di wilayah Jakarta. Menurut Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, berkurangnya RW kumuh tersebut merupakan bagian dari program rencana aksi komunitas (Community Action Plan/CAP) dan program mengimplementasikan kebersamaan masyarakat dalam menata lingkungan (collaborative implementation program/CIP).
Target pengurangan ini telah dimulai sejak tahun 2018 hingga 2023, dimana RW kumuh yang semula 16,45 persen berhasil menurun menjadi 9,22 persen. Meskipun demikian, keberhasilan pengurangan RW kumuh ini masih perlu dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada akhir tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan uji petik terhadap CIP di Jakarta Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 21 RW yang diuji, 4 RW tetap dalam kondisi tidak berubah sedangkan 17 RW lainnya mengalami perubahan status kekumuhan.
Melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat mengalokasikan anggaran berdasarkan evaluasi BPS agar penataan kawasan terus berjalan dengan baik. Sebagai langkah awal, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga telah menyerahkan kunci tujuh rumah warga yang direnovasi melalui Program Bebenah Kampung di wilayah Jakarta Pusat.
Artikel ini ditulis oleh Luthfia Miranda Putri dan diedit oleh Ganet Dirgantara, serta dilindungi hak cipta © ANTARA 2024.
