Masih banyak warga di Jakarta yang belum menerima sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengatakan bahwa file yang didaftarkan sejak tahun 2018 masih memiliki beberapa masalah dalam penerbitan sertifikat.
Rio menyebutkan bahwa banyak warga yang mempertanyakan keberadaan berkas rumah yang sebelumnya diserahkan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk pembuatan sertifikat melalui program PTSL. Hal ini berpotensi menimbulkan kegelisahan di kalangan warga.
Rio menuntut Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta untuk menjelaskan kendala dalam proses penerbitan sertifikat tanah kepada warga di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dia juga mencontohkan bahwa warga yang mengajukan permohonan PTSL, baik yang masuk kategori 1 (K1) maupun kategori 3 (K3), tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses permohonan tersebut.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bersama Wali Kota Jakarta Selatan dan BPN wilayah Jakarta Selatan, telah menyerahkan sertifikat tanah kepada warga yang mengikuti program PTSL. Heru mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPN yang telah memberikan sertifikat kepada warga tersebut.
