Dahulu, seorang wartawan datang sebagai pewarta, kemudian sebagai pengurus LSM, dan terakhir sebagai orang dekat pimpinan sebuah organisasi. Orang itu rela mengorbankan profesi demi sesuap nasi. Namun, hasilnya justru membuat sakit kepala! Cerita lain beredar di kalangan wartawan daerah, di mana seorang pekerja media lokal menanyakan etika oknum yang mengaku wartawan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oknum tersebut kerap mengancam lurah atau perangkat desa dengan informasi ‘miring’. Mereka bahkan tidak perlu menunjukkan identitas pers atau surat tugasnya. Hal ini sangat meresahkan rekan wartawan lainnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh.
Menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia DIY, Hudono, oknum seperti itu tidak layak menyandang profesi wartawan profesional. Untuk menghilangkan praktik wartawan abal-abal, jurnalis diharuskan untuk memahami etik jurnalisme, salah satunya melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kode Etik Jurnalisme menjadi bahan utama untuk menciptakan wartawan yang profesional.
Pada bulan Januari 2024, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantu 29 wartawan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti UKW yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). PT BRI Tbk., PT Kereta Api Indonesia, dan PT PNM turut serta sebagai sponsor ujian ini, memungkinkan wartawan di DIY untuk mengikutinya tanpa biaya.
Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta, Ignatius Tri Hastono, mengatakan bahwa tulisan-tulisan wartawan yang kompeten sangat membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Peran BUMN terhadap profesi wartawan sangat besar, tidak hanya dari segi materiil, melainkan dalam tetap memberi makna pada Indonesia.
Praktik kerja jurnalisme abal-abal sudah tidak lagi ditemukan di DIY, terutama setelah dilakukan Uji Kompetensi Wartawan. Dukungan dari BUMN juga memperlihatkan pentingnya jurnalisme sehat untuk kemaslahatan bersama. Pelaksanaan UKW bersama BUMN menunjukkan bahwa stakeholder dari luar juga menginginkan produk jurnalistik yang sehat dan berkualitas.
