JEMBER — Pemecatan KH Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur kembali memantik perbincangan soal posisi politik Nahdlatul Ulama di tengah kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Pengamat politik Universitas Jember, Dr. Muhammad Iqbal, menilai keputusan itu sulit dilepaskan dari suhu politik yang sedang menghangat, terutama karena Jawa Timur dikenal sebagai wilayah penentu suara bagi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Jawa Timur Jadi Medan Perebutan Suara
Iqbal menyebut pencopotan Kiai Marzuki memperlihatkan betapa sengitnya pertarungan politik di Jawa Timur. Menurut dia, wilayah ini bukan sekadar basis massa besar, tetapi juga ruang strategis yang diperebutkan berbagai kubu menjelang pemungutan suara.
“Iqbal mengatakan bahwa pencopotan Kiai Marzuki bukti bahwa Jawa Timur menjadi episentrum pertarungan sengit perolehan suara untuk tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Iqbal, Senin (1/1/2024).
Ia menyoroti beredarnya video dukungan moral Kiai Marzuki kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1. Di sisi lain, sejumlah pemberitaan juga menyebut Ketua PWNU Jatim itu menolak mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2. Kombinasi informasi tersebut, kata Iqbal, membuat publik wajar membaca persoalan ini bukan semata urusan internal organisasi.
Isu Internal dan Persepsi Publik
Meski PBNU menegaskan alasan pemberhentian bersumber dari persoalan internal, Iqbal menilai persepsi publik sudah telanjur terbentuk. Dalam situasi menjelang Pilpres, keputusan terhadap figur sekelas Ketua PWNU Jatim hampir pasti dibaca dalam kacamata politik, apalagi nama besar NU selalu memiliki pengaruh sosial yang luas di Jawa Timur.
“Meskipun PBNU menyampaikan bahwa pencopotan Kiai Marzuki karena persoalan internal, tetapi dugaan publik sarat politis menjelang Pilpres,” ucap dosen FISIP Universitas Jember itu.
Menurut Iqbal, efeknya bisa meluas ke jaringan sosial keagamaan yang selama ini berkelindan dengan preferensi politik warga Nahdliyin. Dalam pandangannya, simpul-simpul massa yang merasa memiliki kedekatan dengan Kiai Marzuki justru berpotensi makin solid sebagai bentuk dukungan moral.
Dampak ke Peta Dukungan Nahdliyin
Iqbal menilai, apa pun alasan yang dikemukakan, keputusan itu sebaiknya tidak diambil pada masa menjelang Pilpres 2024. Selain rawan menjadi sorotan, langkah tersebut berpotensi memperkuat kesan bahwa lumbung elektoral terbesar kaum Nahdliyin di Jawa Timur tengah menjadi rebutan tiga kubu pasangan calon.
“Kasus pemecatan itu bukti bahwa lumbung elektoral terbesar kaum Nahdliyin di Jawa Timur jadi pusat persaingan dan rebutan tiga kubu pasangan capres-cawapres,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemberhentian Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang, itu bukan karena perbedaan pilihan calon presiden pada Pemilu 2024. Ia menyebut alasan utama terletak pada persoalan internal organisasi yang dinilai tidak terkendali.
“Pemberhentian disebabkan sejumlah masalah internal NU yang tidak terkendali. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah politik,” imbuhnya.
