JAKARTA — Debat capres perdana Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023), menghadirkan momen yang menarik perhatian ketika Anies Baswedan menyinggung langsung kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa Harun Al Rasyid. Di antara para pendukung yang hadir, tampak Didin Wahyudin, ayah Harun Al Rasyid, duduk menyaksikan jalannya debat sebagai bagian dari rombongan pendukung Anies.
Nama Harun Al Rasyid kembali disebut di panggung debat
Dalam pemaparan visi dan misinya, Anies membawa kasus Harun Al Rasyid ke forum nasional. Ia menyebut Harun sebagai anak berusia 15 tahun yang meninggal empat tahun silam dan hingga kini belum memperoleh kejelasan mengenai keadilan atas peristiwa tersebut. Menurut Anies, kehadiran ayah Harun di lokasi debat menjadi pengingat bahwa soal keadilan belum tuntas.
“Hari ini, hadir bersama kita ayahnya Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu,” kata Anies di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta.
Janji menegakkan hukum dari atas hingga bawah
Anies kemudian menegaskan bahwa bila dirinya dipercaya memimpin negara, penyelesaian perkara hukum tidak boleh lagi dibiarkan menggantung. Ia menilai ketidakjelasan dalam kasus Harun Al Rasyid menunjukkan masih jauhnya kepastian hukum bagi warga yang mencari keadilan.
“Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah,” ujarnya.
Ia juga menekankan komitmen untuk menempatkan hukum sebagai pijakan utama dalam bernegara. Dalam pandangannya, hukum tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai landasan yang harus berlaku untuk semua kalangan tanpa pengecualian.
ASN, TNI, dan Polri juga disebut
Anies menambahkan, prinsip keadilan hukum yang ia tawarkan tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, tetapi juga mencakup aparatur sipil negara, TNI, dan Kepolisian. Ia menyebut, jika hukum tidak dijadikan rujukan utama oleh pemimpin tertinggi, maka produk hukum yang lahir akan kehilangan makna dan tak memberi kepastian bagi publik.
Baginya, debat perdana bukan sekadar ajang adu gagasan, melainkan panggung untuk menunjukkan arah yang hendak dibawa jika kelak memegang mandat pemerintahan. Dalam konteks itu, nama Harun Al Rasyid menjadi simbol dari janji yang belum selesai: soal keadilan yang masih ditunggu keluarganya.
