Prabowo dan KSPN Bahas Nasib Buruh, dari PHK hingga Akses Rumah
Calon presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di kediamannya, Jalan Kertanegara 4, Jakarta, untuk membicarakan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi pekerja. Pertemuan yang dipimpin Presiden KSPN Ristadi itu tak hanya menyoroti situasi buruh hari ini, tetapi juga arah kebijakan yang dinilai perlu diprioritaskan setelah Pemilihan Presiden 2024.
PHK dan pengangguran jadi sorotan utama
Dalam pertemuan tersebut, Ristadi mengemukakan bahwa persoalan pemutusan hubungan kerja masih menjadi tekanan terbesar bagi buruh di berbagai sektor. Ia menyebut data korban PHK yang tercatat sudah mencapai ratusan ribu orang, sementara jumlah sebenarnya bisa jauh lebih besar karena tidak semua kasus masuk pendataan.
“Ada ratusan ribu yang terdata dan yang tidak terdata kami tidak tahu, jumlahnya mungkin akan beberapa kali lipat. Dengan hal ini tentu ada jumlah pengangguran yang tinggi,” kata Ristadi.
Menurut dia, kondisi itu menuntut langkah yang lebih konkret, terutama penciptaan lapangan kerja baru agar pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak terus terjebak dalam ketidakpastian ekonomi.
Usulan bantuan modal hingga rumah sakit pekerja
KSPN juga mendorong adanya bantuan modal usaha bagi korban PHK, terutama pekerja yang sudah berusia lanjut dan sulit kembali masuk ke pasar kerja formal. Ristadi menilai pesangon kerap tidak cukup untuk menjadi modal memulai usaha, sehingga banyak mantan pekerja akhirnya bertahan dengan pekerjaan serabutan.
“Maka solusinya tentu harus diberikan bantuan modal usaha untuk para korban PHK, karena kesulitan teman-teman yang di PHK itu di situ, sudah di PHK uang pesangonnya tidak cukup untuk usaha akhirnya kemudian usahanya serabutan,” ujarnya.
Selain itu, KSPN menyoroti ketimpangan upah minimum antardaerah. Ristadi mencontohkan perbedaan yang mencolok antara Karawang dan Banjar di Jawa Barat, yang menurutnya menunjukkan perlunya pemerataan kebijakan pengupahan.
Di bidang kesehatan, ia menilai daerah industri membutuhkan fasilitas yang lebih dekat bagi pekerja, termasuk rumah sakit khusus buruh. Fasilitas itu dinilai penting agar penanganan kecelakaan kerja bisa dilakukan lebih cepat dan korban segera mendapat pertolongan.
Akses rumah dan jerat pinjaman juga dibahas
Masalah kepemilikan rumah turut menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Ristadi mengatakan banyak buruh kesulitan memenuhi syarat perbankan untuk mengakses kredit rumah, sehingga program subsidi perumahan yang lebih mudah dijangkau menjadi kebutuhan mendesak.
Ia juga menyinggung persoalan pinjaman online dan rentenir yang kerap menjerat pekerja. Untuk itu, KSPN mengusulkan penguatan koperasi pekerja buruh sebagai jalan keluar agar buruh memiliki akses pembiayaan yang lebih aman dan tidak terbebani bunga tinggi.
Pertemuan di Kertanegara itu memperlihatkan bahwa isu buruh tidak berhenti pada soal upah semata. Di hadapan Prabowo, KSPN membawa daftar persoalan yang saling terkait: PHK, pengangguran, kesehatan kerja, perumahan, hingga akses keuangan. SENOPATI
