Surya Paloh Soroti Ketidakadilan Penguasa dalam Peringatan HUT ke-12 NasDem
Jakarta — Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh kembali menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar jargon dalam kehidupan bernegara, melainkan fondasi yang harus dijaga oleh siapa pun yang memegang kuasa. Pesan itu ia sampaikan dalam peringatan HUT ke-12 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Keadilan sebagai ukuran moral kekuasaan
Dalam pidatonya, Surya Paloh menekankan bahwa keadilan adalah nilai yang membimbing manusia menuju kehidupan yang selaras dengan ajaran kebaikan. Karena itu, ia menilai tidak semestinya masyarakat bersikap diam ketika kekuasaan dijalankan secara tidak adil demi kepentingan kelompok tertentu.
“Kita tidak bisa tinggal diam ketika ada penguasa, kekuasaan, yang berlaku tidak adil, demi kepentingan tertentu dan kelompoknya,” kata Surya Paloh di Jakarta.
Ia juga mengingatkan bahwa sekalipun sebuah negara tampak makmur dan sejahtera, keberadaan lembaga peradilan tetap penting. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa keadilan belum tentu telah ditegakkan sepenuhnya.
Waspada sikap oportunis di tengah krisis
Surya Paloh turut mengingatkan bahaya sikap oportunis, yakni kecenderungan memanfaatkan situasi sulit untuk meraih keuntungan pribadi. Ia menyinggung bahwa sikap seperti itu bahkan bisa muncul di ruang-ruang yang semestinya menjunjung integritas, termasuk melalui lembaga peradilan negara.
Menurut dia, sifat mementingkan diri sendiri dan golongan sendiri tidak hanya dimiliki oleh mereka yang tidak berpendidikan, tetapi juga bisa melekat pada orang-orang terdidik dan terpelajar. Pada titik itu, kepakaran yang dimiliki seseorang justru bisa disalahgunakan.
“Berbagai keistimewaan yang melekat pada dirinya, bukannya menyorotkan jiwa dan raga untuk kemaslahatan publik. Mereka malah menggadaikan kemaslahatan publik untuk keselamatan jiwa dan raga seorang,” ujarnya.
Pilihan antara melayani publik atau diri sendiri
Di hadapan kader dan tamu undangan, Surya Paloh menegaskan bahwa setiap orang selalu dihadapkan pada dua pilihan saat menggunakan kemampuan dan kepakarannya dalam kehidupan bernegara. Pilihan itu, kata dia, adalah menyelamatkan masyarakat atau memanfaatkan keahlian untuk kepentingan pribadi.
Ia menyebut pilihan untuk mengabdi kepada publik sebagai jalan sunyi, karena tidak selalu menjadi pilihan utama banyak orang. Namun justru di sanalah, menurut dia, ukuran sesungguhnya dari keberpihakan terhadap keadilan dan kepentingan bangsa diuji.
“Pilihan pertama adalah jalan sunyi yang jarang diambil sebagai pilihan utama,” katanya. (Antara)
