Puluhan mahasiswa Papua, yang tergabung dalam Front Mahasiswa Tolikara se-Indonesia, melakukan blokade Jalan Medan Merdeka Utara di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pantauan Suara.com di lokasi, para mahasiswa tidak hanya memblokade jalan, tetapi juga membakar ban di depan gerbang Kemendagri.
Sebelum membakar ban, para mahasiswa mencoba melakukan audiensi dengan perwakilan Kemendagri terkait dugaan kezaliman yang dilakukan oleh Kabag Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Tolikara, Yotham Wonda.
Namun, meskipun menggelar aksi selama dua jam, tuntutan dari puluhan mahasiswa tersebut tidak mendapatkan respon.
Koordinator aksi Front Mahasiswa Tolikara se-Indonesia, Elianus Enembe, mengungkapkan bahwa dugaan kezaliman yang dilakukan oleh Yotham adalah penyaluran anggaran pendidikan yang dipotong bagi mahasiswa Tolikara yang menuntut ilmu di luar Papua.
Selain itu, anggaran pemondokan juga ikut terkena potongan. Jika tahun lalu anggaran pemondokan berkisar antara Rp120-180 juta, tahun ini hanya dianggarkan sebesar Rp40 juta.
Enembe menegaskan bahwa mereka akan terus melawan kezaliman ini, karena dengan dipotongnya anggaran pemondokan, mereka terpaksa tidur di luar kontrakan.
Elianus Enembe meminta Kemendagri untuk membantu para mahasiswa Tolikara mengkonfirmasi masalah ini kepada Bupati dan Kabag Ekbang Kabupaten Tolikara.
Mereka juga meminta Kabag Ekbang untuk menghentikan pemotongan hak-hak mahasiswa, terutama dana pendidikan dan dana pemondokan.
Jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, maka Front Mahasiswa Tolikara se-Indonesia akan melaporkan Bupati dan Kabag Ekbang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
