Tim Hukum Ganjar-Mahfud dalam sidang PHPU Pilpres 2024 telah menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah menjadi besar karena posisinya yang berada di atas hukum. Dalam berkas kesimpulan sidang tersebut, tim hukum Ganjar-Mahfud menyatakan bahwa sidang PHPU Pilpres 2024 telah memperlihatkan adanya pertentangan antara rule by law dan rule of law, antara keadilan prosedural dan keadilan substantif.
Tim hukum Ganjar-Mahfud menekankan bahwa keputusan yang diambil dalam sidang tersebut memiliki dampak besar bagi masa depan bangsa Indonesia. Mereka menyatakan bahwa dengan pendekatan rule by law, kekuasaan pemerintah akan semakin membesar karena berada di atas hukum, dan hukum hanya akan diterapkan demi kepentingan pemerintah, bukan kepentingan rakyat. Hal ini berpotensi untuk menjadikan masyarakat hanya sebagai alat penderita bagi penguasa.
Sementara itu, dengan pendekatan rule of law, semua orang dianggap sama di hadapan hukum, dan tidak ada yang berada di atas hukum. Dengan pendekatan ini, hukum dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya demi kepentingan penguasa. Hanya dengan pendekatan ini, harkat dan martabat masyarakat Indonesia dapat terpenuhi.
Tim hukum Ganjar-Mahfud juga menyoroti bahwa kepatuhan terhadap hukum seharusnya didasarkan pada keadilan, bukan sekadar ketaatan. Mereka menegaskan bahwa kombinasi antara pendekatan rule by law dengan keadilan prosedural yang diusung oleh pihak lain sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan masyarakat hanya dijadikan alat penderita bagi penguasa.
Dengan demikian, perdebatan dalam sidang PHPU Pilpres 2024 sebenarnya mencerminkan perdebatan klasik mengenai hukum alam dan positivisme hukum, di mana topik utama yang disorot adalah moral. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan keadilan bagi masyarakat dalam sistem hukum suatu negara.
