Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II untuk membahas aturan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Rapat tersebut akan diselenggarakan besok untuk berkonsultasi mengenai rencana revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.
“Rencananya, besok, Selasa, 31 Oktober 2023 akan digelar RDP atau konsultasi antara KPU RI, Komisi II, dan Pemerintah,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).
Sebelumnya, KPU mengirimkan surat kepada Komisi II berisi permohonan konsultasi untuk merevisi PKPU 19/2023.
Revisi tersebut dianggap perlu untuk menindaklanjuti putusan MK soal batas usia minimal capres dan cawapres.
Diberitakan sebelumnya, MK membolehkan orang yang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada.
“Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu nomor 182 tambahan lembaran negara nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang memiliki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah,” kata Ketua MK Anwar Usman, Senin (16/10/2023).
Salah satu pertimbangan hakim Konstitusi menerima permohonan tersebut ialah karena banyak anak muda yang juga ditunjuk sebagai pemimpin.
Putusan tersebut mendapatkan banyak reaksi masyarakat lantaran dianggap membuka jalan bagi keponakam Anwar, yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres.
Adapun mahasiswa asal Surakarta, Almas Tsaibbirru Re A selaku pemohon dalam perkara itu juga memiliki pandangan tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia yakni mengidolakan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka periode 2020-2025.
Sebab, dia menilai pada masa pemerintahannya, Gibran mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebanyak 6,23 persen padahal pada saat awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pertumbuhan ekonomi Surakarta justru sedang minus 1,74 persen.
Terlebih, pemohon menganggap Wali Kota Surakarta sudah memiliki pengalaman membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara.
