Pimpinan DPR telah memberikan respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka menyatakan kesediaan pemerintah untuk bertemu dengan mereka besok. Pertemuan ini membahas isu-isu dalam agenda “17 + 8”, termasuk tinjauan terhadap tunjangan dan transparansi institusi yang akan dilakukan oleh DPR. Pimpinan fraksi juga akan bertemu besok untuk mencapai konsensus terkait dengan posisi yang disepakati. DPR juga telah menginstruksikan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer seperti gaji dan manfaat lainnya.
Selain itu, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai. Meskipun revisi KUHAP masih menerima masukan publik, DPR telah meminta agar Komisi III menyelesaikan RUU KUHAP sebelum akhir sesi ini untuk melanjutkan pembahasan RUU Pencabutan Aset.
Puan Maharani, Ketua DPR, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR guna membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan ke depan.
Insights from Student Group Meeting with Deputy Speaker Sufmi Dasco Ahmad
Published:
